Pada tahun 1961, Belanda memang mendirikan Dewan Nugini untuk memerdekakan Papua. Usaha itu dibalas Sukarno dengan mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikora). Intinya, Indonesia menolak pendirian negara boneka Belanda. Ngotot-ngototan dengan Sukarno, bagi Belanda, Amerika dan blok barat lainnya bisa memperburuk keadaan. Ia berpotensi membuat Indonesia menghadap ‘kiri’, ke blok komunis, meski sebelumnya mendaku sebagai negara non-blok. Situasi global saat itu memang sedang dilanda perang dingin. Antara Blok Timur dan Barat, komunisme melawan liberalisme. Maka dilakukanlah skema transisi. Belanda dan Indonesia mengadakan kesepakatan dalam New York Agreement tahun 1962. Hasilnya, kekuasaan Belanda di tanah Papua dialihkan ke United Nations Temporary Excecutive Authority (UNTEA). Indonesia mengambil alih administrasi UNTEA satu tahun setelahnya untuk kemudian mengadakan Act of Free Choice, penentuan nasib rakyat Papua di tahun 1969... Mencatat dan melaporkan secara jujur apa yang terjadi di daerah konflik macam Papua tidaklah mudah dan penuh risiko. I Ngurah Suryawan mengambil resiko itu. Ngurah, tanpa terjebak dalam dikotomi yang menempatkan orang Papua dalam dua nasionalisme: Papua atau Indonesia, melalui buku ini, secara berani menceritakan apa yang jadi obrolan orang Papua di pasar, kendaraan umum serta pemikiran dan perjuangan sejumlah intelektual Papua. Ngurah berusaha memahaminya dengan hati, melalui ilmu yang ia kuasai: antropologi. (Octovianus Mote, intelektual Papua berdomisili di USA).